Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Muzani: Jika Pasal 170 Benar, Demokrasi Dikebiri

Kamis 20 Feb 2020 22:05 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Teguh Firmansyah

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Pemerintah menyebut ada kesalahan tik dalam Pasal 170.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritisi Pasal 170 yang terdapat dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurutnya, poin tersebut dapat menganulir fungsi dari DPR.

"Jadi pola ketatanegaraan kita jadi berbenturan dengan pola-pola berikutnya. Karena, jangan sampai menganulir fungsi DPR," ujar Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2).

Jika isi dalam pasal tersebut benar, Muzani menilai bahwa RUU Cipta Kerja dapat mengebiri demokrasi. Sebab pemerintah memiliki kekuatan untuk mengubah undang-undang lewat Peraturan Pemerintah (PP).

"Ini menimbulkan kekhawatiran baru tentang rezim yang malah bisa mengkebiri proses demokrasi," ujar Muzani.

Belakangan, pemerintah menyebut bahwa ada kesalahan tik dalam RUU Cipta Kerja. Muzani pun mendesak agar pemerintah segera memperbaikinya, sebelum masuk ke dalam pembahasan.

"Kalau itu salah ketik, ya segera diperbaiki, kalau itu memang salah tik. Saya berharap pemerintah segera mempersiapkan kesalahketikan itu," ujar Muzani.

Diketahui, dalam Pasal 170 ayat (1) rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, mengatakan bahwa Presiden akan diberi kewenangan mengubah UU lewat Peraturan Pemerintah (PP).

Pasal 170 ayat (1) berbunyi "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini."

Sedangkan, Pasal 170 ayat (2) berbunyi "Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA