Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

Survei: Wagub Jakarta Publik Khawatir Politik Transaksional

Jumat 21 Feb 2020 23:31 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terpilih saat menghadiri pelantikan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, (14/10).

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terpilih saat menghadiri pelantikan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, (14/10).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Survei menyebutkan publik khawatir DPRD DKI Jakarta transaksional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Survei persepsi publik DKI Jakarta dari Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) pada 9-16 Februari 2020, menjabarkan bahwa warga memiliki kekhawatiran besar bahwa anggota DPRD DKI Jakarta akan terpengaruh politik transaksional.

Baca Juga

Direktur LKSP, Astriana B Sinaga, Jumat (21/2), menjelaskan warga yang memiliki kekhawatiran tersebut cukup besar (68 persen) dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta. Sementara responden yang yakin tidak terpengaruh hanya sebagian kecil (delapan persen) dan yang ragu cukup besar (24 persen).

"Kekhawatiran ini sangat beralasan sebab mengingatkan warga pada pengalaman di masa Orde Baru, ketika pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD," ujar Astriana di Jakarta, Jumat (21/2).

Berangkat dari hal tersebut, peneliti LKSP Hafidz Mufti Sany menyebut dalam data survei pihaknya, mayoritas responden (90 persen) mengusulkan untuk dilakukannya uji kelayakan (fit and proper test) kandidat Wagub DKI Jakarta secara terbuka dan disiarkan secara luas ke publik. "Sementara yang tidak setuju uji kelayakan hanya kecil (tujuh persen)," ucapnya.

Hafidz menyebut, survei LKSP menemukan rendahnya pengetahuan warga DKI Jakarta tentang proses politik lokal yang sedang berlangsung di DPRD DKI Jakarta.

"Hal itu cukup mengejutkan karena warga Jakarta tergolong tinggi tingkat pendidikan dan terpapar informasi dari banyak kanal media massa atau media sosial. Tampaknya proses pergantian Wagub DKI Jakarta yang telah berlangsung lama menimbulkan apatisme tersendiri, sehingga banyak warga frustasi atau tak peduli," kata Hafidz.

DPRD DKI Jakarta, kata dia, memiliki tanggung-jawab untuk menyebarluaskan informasi penting yang sedang berlangsung.

"Disamping itu, anggota DPRD DKI Jakarta juga bertanggung-jawab untuk mendengar dan menyerap aspirasi rakyat Jakarta," kata Hafidz.

"Jangan sampai negosiasi elite (DPRD atau Pimpinan Parpol) mengorbankan esensi demokrasi (Pilkada langsung). Rakyat akan mencatat: apakah demokrasi di Ibukota Jakarta masih menjadi barometer politik di tingkat nasional?" ujar Astriana menambahkan.

Sebelumnya, survei persepsi publik DKI Jakarta dari LKSP pada 9-16 Februari 2020, calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta Nurmansyah Lubis lebih diingat warga ketimbang Ahmad Riza Patria.

"Secara Top of Mind nama Nurmansjah Lubis lebih dikenal atau lebih sreg dipilih oleh responden dengan 55,4 persen, sedangkan Ahmad Riza Patria lebih rendah dengan 16,5 persen meskipun tokoh nasional," kata Direktur LKSP Astriana B Sinaga di Jakarta, Jumat petang.

Alasan responden untuk memilih kandidat wagub DKI Jakarta, kata Astriana, terutama karena faktor integritas (41 persen), kemampuan memimpin (38 persen), faktor kecocokan atau chemistry dengan Gubernur DKI Jakarta (14 persen) dan kedekatan dengan warga (tujuh persen).

Teranyar dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta ini adalah DPRD DKI Jakarta akan membentuk Panitia Pemilih (Panlih) Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta untuk menentukan pengganti Sandiaga Uno, dengan ditargetkan terbentuk pada pekan depan antara hari Selasa (25/2) atau Rabu (26/2).

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA