Thursday, 12 Syawwal 1441 / 04 June 2020

Thursday, 12 Syawwal 1441 / 04 June 2020

Indonesia Darurat ODOL, Siapa Bertanggung Jawab?

Rabu 26 Feb 2020 00:05 WIB

Rep: Mabruroh/ Red: Agus Yulianto

GM Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Kristianto (ketiga kiri) berbicara dengan supir truk yang kendaraannya terbukti melanggar beban tonase (overload) saat Operasi tertib kendaraan bermuatan lebih yang berlangsung 31 Januari-6 Februari 2017,

GM Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Kristianto (ketiga kiri) berbicara dengan supir truk yang kendaraannya terbukti melanggar beban tonase (overload) saat Operasi tertib kendaraan bermuatan lebih yang berlangsung 31 Januari-6 Februari 2017,

Foto: Antara/Audy Alwi
Komoditi mayoritas overload adalah muatan sembako.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan Indonesia darurat over dimension over loasing (ODOL ). Djoko juga meminta, agar tidak hanya pengendara truk yang mendapatkan sanksi namun juga perusahaan pemilik barang.

"Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk sanksi denda dan kurungan bagi pelanggar kendaraan ODOL perlu ditingkatkan. Pemilik barang dapat dikenakan sanksi, bukan pengemudi yang selalu menjadi tumpuan kesalahan," ujar Djoko salam siaran pers, Senin (24/2).

photo
Direktur Utama PT INKA Budi Noviantoro (kedua dari kiri) berbicara pada Editors Day, Selasa (30/10) bersama pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno dan Kasubdit Lalulintas Kementerian Perhubungan Yudi Karyanto.

Djoko menuturkan, dampak angkutan mobil barang over dimension over loasing (ODOL) tidak hanya dirasakan oleh pemerintah pusat di jalan nasional. Akan tetapi juga dialami oleh pemda yang memiliki wewenang membangun dan memelihara jalan kota, jalan kabupaten dan jalan provinsi.

"Kerusakan jalan yang begitu cepat pasti akan menguras APBN dan APBD yang sebenarnya dapat digunakan untuk program lainnya," ujar Djoko.

Belum lama ini, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meluapkan kekesalannya terhadap pengemudi muatan tanah yang melintas di Kampung Pasir Buah, Desa Lebakasij, Kecamatan Curugbitung. Mobil truk dihentikan karena merusak dan mengotori jalan serta mengakibatkan jembatan Cibeureum rusak berat dan berlubang.

Jembatan tersebut pembangunannya dibiayai oleh APBD Kabupaten Lebak sebesar Rp 50 miliar. Akhirnya, harus ditutup untuk diperbaiki dan tidak dapat dilewati warga sementara waktu.

Tentunya, menurut Djoko, hal ini sangat mengganggu aktivitas warga dan menggangu perekonomian warga. Dengan kata lain, harga barang akan melonjak karena ketidaklancaran distribusi barang dan orang akibat infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak.

"Hal ini tidak hanya dirasakan Pemkab. Lebak, tapi pasti juga dialami pemda yang lain," ujar Djoko.

Menurut data dari Stastitik Perhubungan 2018, distribusi angkutan barang berdasarkan moda di Indonesia, terbanyak menggunakan angkutan jalan (truk) 91,25 persen. Kemudian diikuti angkutan laut (kapal batang) 7,07 persen, angkutan penyeberangan (ferry) 0,99 persen, kereta api 0,63 persen, angkutan udara (pesawat) 0,05 persen dan angkutan sungai (perahu) 0,01 persen.

Keunggulan menggunakan moda truk adalah aksesibilitas, cepat dan responsif.  "Hingga saat ini masih ada masalah ODOL ," ujar Djoko.

Permasalahan over dimension, seperti masih banyak ditemukan truk yang beroperasi mengangkut muatan dengan ukuran melebihi ukuran yang ditentukan. Masih ditemukan ketidaksesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan dokumen, seperti Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau Buku Uji, serta masih ditemukan buku KIR palsu, dan penindakan hukum terkait pelanggaran modifikasi kendaraan masih lemah. 

Sementara, permasalahan over loading, seperti pelanggaran muatan dengan muatan lebih dari 100 persen dari yang diizinkan atau rata-rata dari kendaraan 2 sumbu, 3 sumbu atau lebih adalah berkisaran pada 20 ton per sumbu, denda  yang  diberikan  oleh pengadilan bukan merupakan denda maksimal, dan isu yang berkembang terkait over loading dilakukan oleh pemilik barang, bukan oleh transporter atau pemilik armada.

"Jika melintas di jalan tol, kendaraan ODOL dapat menghambat arus kendaraan serta dapat menimbulkan kecelakaan, akibat jumlah muatan yang berlebih, sehingga kecepatan tidak dapat optimal. Rata-rata tidak lebih dari 40 kilometer per jam," tutur Djoko.

Di samping itu, dalam hal penanganan UPPKB atau jembatan timbang, menurut Direktur Prasarana Ditjenhubdat, Risal Wasal (2019), ada lima konsep peningkatan prasarana UPPKB. 

Pertama lebih transparan (penggantian kaca yang lebih lebar dan tembus pandang, pengurangan sekat ruangan, cash less), kedua lebih bersih dan rapi (pengecatan interior dan eksterior, perbaikan toilet, pemasangan pagar depan UPPKB), ketiga lebih terang benderang (pemasangan lampu highmast, penerangan jalan umum, lampu sorot), keempat lebih informatif (pemasangan RPPJ, rambu lalu lintas, pemasangan papan nama UPPKB dan sign post, pemasangan horn speaker; pemasangan display hasil timbangan), dan kelima lebih selamat dan aman (pengadaan alat pemadam kebakaran dan penangkal petir, perbaikan instalasi listrik, warning light, pemasangan CCTV).

UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dapat terletak pada kawasan industri, sentra produksi, pelabuhan, jalan tol, dan lokasi strategis lainnya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 201 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

"Sekarang ini, UPPKB baru berada di jalan nasional, jalan tol dan pelabuhan. Sementara di sentra produksi dan kawasan industri belum dilakukan. Alangkah baiknya, jika Menteri Perindustrian menyegerakan keberadaan UPPKB di sentra produksi dan kawasan industri, ketimbang meminta pelambatan kebijakan bebas ODOL," ujar Djoko.

Mengutip dari Buku Potret Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia Edisi 3 Desember 2019, Sebanyak 35,76 persen kejadian kecelakaan diawali oleh kondisi rem kendaraan bermotor yang tidak berfungsi. Faktor penyebab kedua adalah lampu tidak berfungsi yang berkontribusi terhadap 14,35 persen kecelakaan dan faktor penyebab ketiga adalah kerusakan roda yang berkontribusi terhadap 8,79 persen kejadian kecelakaan. 

"Faktor rem tidak berfungsi diduga terbesar disebabkan mobil barang. Muatan lebih (over loading) salah satu penyebabnya, selain ada penyebab lain, seperti kurang mahir atau cakap ketika mengemudi," ujar Djoko

photo
Truk 'Gendut' atau kelebihan muatan

Data dari PT Jasa Marga tahun 2019, kejadian kecelakaan tabrak belakang (melibatkan kendaraan angkutan barang) terjadi sebesar 26,88 persen. Persentase kelebihan muatan yang terbanyak terjadi, yaitu 21-50 persen dari persyaratan dalam ketentuan mengenai jumlah berat yang diijinkan (JBI).

Pada 2019, dengan komposisi rata-rata Non Golongan I sebesar 14,0 persen berdampak pada kecelakaan sebanyak 48,02 persen (melibatkan kendaraan angkutan barang) di ruas tol milik PT Jasa Marga. Persentase kendaraan odol di ruas jalan tol ini adalah sebesar 37,87 persen.

Jenis pelanggaran selama operasi penertiban pelanggaran kelebihan muatan (overload) sebesar 37,87 persen, over dimension 2,45 persen, ketidaklengkapan dokumen 3,59 persen dan yang tidak melanggar 55,91 persen.

Komoditi mayoritas overload adalah muatan sembako 23 persen, air atau minuman 17 persen, bahan bangunan seperti batu bata, hebel, batu, dan kayu 10 persen, dan besi, baja, atau alumunium sebesar 9 persen.

Data dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), kecelakaan tabrak belakang (melibatkan kendaraan angkutan barang) di jalan tol mengalami penurunan. Tahun 2014 36,63 persen, tahun 2015 35,85 persen, tahun 2016 33,12 persen, tahun 2017 29,89 persen, dan tahun 2018 30,50 persen.

Berdasarkan data UPPKB Ditjen Perhubungan Darat selama Februari 2019 pelanggaran masih didominasi over loading sebanyak 90 persen, pelanggaran administrasi 9 persen dan pelanggaran over dimension 1 persen.

"Agar kendaraan tidak over dimension, saat uji kir perlu pengetatan sesuai aturan. Agar tidak over loading, saat penimbangan di UPPKB tidak perlu toleransi kelebihan. Jika ketahuan ODOL di jalan, Polantas berwenang menindak tanpa kompromi," tegas Djoko.

Oleh sebab itu, menurutnya, sangat diperlukan sinergi pengawasan antarinstitusi untuk menuntaskan over dimension over loading (ODOL). Penyelenggaraan UPPKB oleh Ditjenhubdat, uji kir oleh Dishub di Pemda, Polisi Lalu Lintas mengawasi aktivitas di jalan raya, Hakim memutuskan ganjaran hukuman tertinggi, supaya ada efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

 

BERITA LAINNYA