Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Kepercayaan Publik Terhadap KPK Menurun, ICW Tagih Perppu

Rabu 26 Feb 2020 01:01 WIB

Rep: Ali Mansur / Red: Agus Yulianto

 Staff Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina (tengah) bersama Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz (kanan) dan Mederator Kurnia Ramadhana memberikan keterangan pers Evaluasi Kerja Pansus Angket DPR Untuk KPK di Jakarta, Ahad (27/8).

Staff Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina (tengah) bersama Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz (kanan) dan Mederator Kurnia Ramadhana memberikan keterangan pers Evaluasi Kerja Pansus Angket DPR Untuk KPK di Jakarta, Ahad (27/8).

Foto: Republika/Prayogi
KPK hanya menempati posisi 5 lembaga negara yang dipercayai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun drastis. Berdasarkan survei Alvara pada awal 2020, KPK hanya menempati posisi 5 lembaga negara yang dipercayai. 

Padahal, pada 2016-2018, berdasarkan survei nasional yang dilakukan tiga lembaga berbeda, yakni Polling Centre, CSIS dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan publik terhadap KPK berada di peringkat pertama. "Bahkan mengalahkan kepercayaan publik terhadap Presiden," ujar Kurnia dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Selasa (25/4).

Kemudian survei terbaru dari Indo Barometer juga menyebutkan, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK berada di nomor 4 (empat), kalah dari TNI dan Polri. Survei di atas menggambarkan situasi pemberantasan korupsi yang semakin memburuk dan menipisnya harapan masyarakat Indonesia terhadap KPK.

Menurut Kurnia, tidak dapat dipungkiri situasi terkini KPK banyak mengalami perubahan. Hal itu dipicu setidaknya dua hal. Pertama, seleksi Pimpinan KPK yang buruk membuat pimpinan KPK terpilih sarat kontroversi. Catatan ICW selama proses pemilihan pimpinan KPK pada 2019 mengungkap temuan krusial, di antaranya pansel yang mengabaikan aspek integritas dan rekam jejak para calon. 

"Hasilnya, lima Pimpinan KPK yang terpilih memiliki banyak catatan, mulai dari diduga melanggar kode etik maupun rendahnya kepatuhan dalam pelaporan LHKPN. Belum lagi keterkaitan Pimpinan KPK dengan kasus korupsi yang saat itu tengah disidik KPK," ungkapnya.

Kedua, sambung Kurnia, Undang-Undang KPK yang dalam proses penyusunannya menjelaskan kepada publik berbagai maneuver dan kejanggalan yang ditunjukkan DPR RI dan Pemerintah/Presiden. Sebagai contoh, UU KPK yang sedari awal tidak masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2019 tiba-tiba diselundupkan demi mempercepat proses revisi dan pengesahan. 

"Tak hanya itu, pada saat pengesahan di rapat paripurna DPR pun tidak memenuhi kuorum. Diduga hanya sekitar 80-90 anggota yang hadir dari total 560 anggota DPR RI," ucapnya.

Kurnia menjelaskan, tidak hanya berhenti pada proses formil pengesahan revisi UU KPK saja. Niat untuk melemahkan KPK pun tercermin dari substansi revisi. ICW mencatat setidaknya ada 15 poin krusial dalam UU KPK baru. Mulai dari menggeser makna independensi KPK, pembentukan instrumen pengawasan yang keliru.

"Juga kewenangan berlebih dari Dewan Pengawas, penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, sampai pada alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara," ujarnya.

Kurnia menjelaskan, beberapa saat setelah pimpinan KPK baru terpilih dan UU KPK baru disahkan, dampak buruknya langsung terlihat. Sebagai contoh, pertama, Pimpinan KPK gagal menjelaskan persoalan terkait rencana penyegelan kantor PDIP yang batal.

Kedua, pimpinan KPK gagal melindungi tim KPK yang sedang mencari Harun Masiku di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Ketiga Pimpinan KPK bertindak semena-mena terhadap Penyidik KPK, Kompol Rosa. Terakhir, pimpinan KPK memainkan politik gimmick seperti misal menjadi koki nasi goreng.

Perlu dicatat, kata Kurnia, menurunnya citra positif KPK dalam pandangan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari rendahnya komitmen anti korupsi dari Presiden dan DPR. Sebab, baik proses pemilihan Pimpinan KPK dan pengesahan revisi UU KPK merupakan produk politik yang dihasilkan oleh Presiden bersama dengan DPR.

"Berkaca dari penjelasan di atas, ICW menuntut agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU KPK baru demi menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi di masa mendatang dan membangun kembali kredibilitas KPK sebagai badan antikorupsi yang selama ini disegani," tegas Kurnia.

Menurut Kurnia, dalih yang selama ini diucapkan oleh Presiden bahwa PerPPU tidak relevan karena UU KPK sedang diuji di Mahkamah Konstitusi pun sebenarnya sangat mungkin diperdebatkan. Sebab, PerPPU merupakan hak subjektivitas dari Presiden yang tidak terkait sama sekali dengan proses uji materi. 

"Justru dengan penerbitan PerPPU diyakini akan mempercepat proses pemulihan KPK dari kerusakan akibat revisi UU KPK," tutup Kurnia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA