Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Kabupaten Serang Paling Rawan Pemilunya se-Jawa

Rabu 26 Feb 2020 04:05 WIB

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Agus Yulianto

Sejumlah warga melipat kartu suara pemilihan Wali Kota Serang untuk Pilkada Serentak di Kantor KPU Serang, Banten. (Ilustrasi)

Sejumlah warga melipat kartu suara pemilihan Wali Kota Serang untuk Pilkada Serentak di Kantor KPU Serang, Banten. (Ilustrasi)

Foto: antara/Asep Fathulrahman
Kabupaten Serang masuk 13 besar dan tertinggi se-Jawa.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG--Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 pada Selasa (25/2). Dari hasil tersebut, diketahui Kabupaten Serang menjadi daerah yang berada di peringkat ke-13 nasional atau paling rawan se-Jawa.

Pada pemetaan potensi kerawanan pilkada kabupaten/kota, Kabupaten Serang mendapatkan skor 66,04 atau peringkat ke-13 di bawah Kabupaten Manokwari, Papua Barat di peringkat pertama dengan skor 80,89. Angka tersebut diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan pilkada.

"Kabupaten Serang masuk 13 besar dan tertinggi se-Jawa yang diukur dari empat dimensi yaitu konteks sosial dan politik, dimensi pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi dan dimensi partisipasi. Pemetaan IKP ini juga sudah kita lakukan di pemilihan-pemilihan sebelumnya," jelas Kepala Bawaslu Banten, Didih M. Sudi, Selasa (25/2).

Adapun penyebab tingginya skor IKP di Kabupaten Serang di antaranya disebabkan oleh adanya kasus tindak pidana pada Pemilu atau Pilkada di tahun sebelumnya. Isu terkait keikutsertaan warga untuk melakukan hak pilihnya juga menjadi masalah di daerah ini.

"Yang kita analisis adalah kejadian-kejadian dari Pilkada atau Pemilu sebelumnya dan prediksi atau kondisi rill saat ini. Yang kita lihat apakah ada penanganan tindak pidana sampai ke tahap pengadilan dan bagaimana hak-hak warga difasilitasi dalam menyalurkan pilihannya di lapas atau rutan," ujarnya.

Didih menjelaskan, kalau IDK merupakan early warning atau peringatan dini agar kedepannya tidak terjadi pelanggaran di momen pemilihan. Peluncuran skor indeks kerawanan pemilu ini juga diharapkan bisa membuat setiap pihak terkait  bisa menghindari perbuatan yang dapat merusak gelaran Pemilu atau Pilkada.

"Penyusunan IKP betul-betul untuk pencegahan, early warning atau deteksi dini supaya pelanggaran itu tidak terjadi. Jadi kalau ada yang bilang ini (IKP) tinggi padahal tidak ada kejadian apa-apa, justru kita harap juga tidak terjadi apa-apa. Seperti di Pilkada Banten itu diprediksi rawan tapi tidak terjadi, tapi di Jakarta yang tidak diprediksi justru rawan," katanya.

Didih juga mengimbau, agar para bakal calon dalam kontestasi Pilkada di Banten, baik di Kabupaten Serang, Pandeglang, Tangerang Selatan, Cilegon agar tidak melakukan cara-cara yang melanggar aturan. "Jangan sampai menggunakan mekanisme yang melanggar aturan seperti memobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga anggaran daedah untuk mendukung atau merugikan calon," katanya.

Indeks kerawanan pemilu sendiri merupakan upaya Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu, Pileg hingga Pilkada. Kegiatan ini sesuai dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2016, Pasal 228 huruf g tentang tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan dan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, Pasal 93 Ayat 1 tentang upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Sementara Ketua DPW PKS Banten Sanuji Pentamarta mengaku, optimis kalau Pilkada Kabupaten Serang nantinya bisa kondusif. Sebagai partai yang akan melawan pejawat Ratu Tatu Chasanah di Kabupaten Serang, ia juga mengaku tidak merasa takut atau gelisah dengan kemungkinan pelanggaran yang dimungkinkan terjadi. 

"Saya yakin dengan kedewasaan berpolitik dan fastabiqul khairat insya allah kompetisi yang akan kita lewati ini akan kondusif. Ini juga seperti di Pilkada Kota Serang yang katanya rawan tapi ternyata aman-aman saja," kata Sanuji.

Meski begitu, dia meminta, setiap institusi terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu bisa bekerja dengan baik dan profesional. "Kita harap semua institusi terkait bisa bekerja, kita kan jngin Pemilu yang aman, berkualitas menghasilkan Pilkada yang kondusif dan dinamis," katanya. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA