Thursday, 12 Syawwal 1441 / 04 June 2020

Thursday, 12 Syawwal 1441 / 04 June 2020

Kemenpar Sewa Influencer, Boy Band BTS Salah Satunya?

Kamis 27 Feb 2020 07:43 WIB

Red: Reiny Dwinanda

Boy band BTS. Kemenpar akan menyewa sejumlah influencer untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, namun BTS tak termasuk karena keterbatasan dana.

Boy band BTS. Kemenpar akan menyewa sejumlah influencer untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, namun BTS tak termasuk karena keterbatasan dana.

Foto: AP
Kemenpar akan menyewa sejumlah influencer untuk promosi pariwisata Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengonfirmasikan bahwa pihaknya akan menggandeng sejumlah influencer untuk mempromosikan pariwisata Indonesia di tengah pelemahan ekonomi akibat dampak penyebaran virus corona tipe baru, Covid-19. Lalu, siapakah yang akan disewa?

Baca Juga

Menurut Wishnutama, pihaknya tidak mampu menyewa boy band asal Korea Selatan, Bangtan Boys (BTS) sebagai pengimpak. Bajet Kemenpar disebut tidak mencukupi untuk menggandeng BTS dalam mempromosikan destinasi wisata unggulan di Indonesia.

"Terus terang, kalau bayar influencer BTS tidak mampu, tidak akan sanggup. Itu lebih dari 10 juta dolar AS untuk mereka," jelas Wishnutama di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Wishnutama mengungkapkan, Kemenpar mencari pengimpak dari Amerika Serikat, Australia, Timur Tengah, India, negara-negara benua Eropa, dan negara lain. Pihaknya masih merancang sosok yang akan diundang.

"Misal kita pilih dari Amerika, kita cari influencer Amerika dong, masak kita mau pengaruhi pasar Amerika, tapi pakai influencer dari Indonesia? Kan gak ngaruh," ungkap Wishnutama.

Lebih lanjut, Wishnutama menjelaskan, pemilihan influencer akan dilakukan dengan melihat sejauh apa engagement mereka di media sosial, baik dengan penonton saluran Youtube atau pengikut di akun Instagram. Pihaknya menyasar pengimpak yang punya pengaruh besar, namun bersedia untuk menyesuaikan tarifnya.

"Kalau engagement-nya semakin besar, otomatis semakin mahal, jadi harus dihitung lagi dan mereka mau atau tidak itu harus ditanya. Belum tentu mau. Kalaupun mau berapa harganya, kami harus negosiasi," ungkap Wishnutama.

Soal anggaran yang dialokasikan untuk membayar jasa pengimpak, Wishnutama mengaku belum bisa menyebut angkanya. Ia mengaku harus bertanya terlebih dahulu kepada para influencer mengenai tarifnya sebelum bisa menyusun detail anggaran.

"Berapa anggaran persis untuk influencer, saya belum hitung karena kami mesti tanya influencer-nya kan," ucapnya.

Sementara itu, Wishnutama menjelaskan bahwa dana Rp 72 miliar yang diperuntukkan bagi upaya melawan pelemahan ekonomi tak cuma untuk membayar influencer. Menurutnya, dana tersebut dialokasikan untuk keseluruhan kegiatan promosi pariwisata.

"Ini yang Rp 72 miliar bukan untuk influencer saja, ada banyak komponen promosi, jadi Rp 72 miliar itu untuk promosi, pengenalan destinasi wisata, kerja sama agen perjalanan wisata, kerja sama promosi, operator pariwisata, dan salah satunya (untuk membayar) influencer," kata Wishnutama seraya mengungkapkan pihaknya masih menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan.

Pada Selasa (26/2), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dari total insentif fiskal senilai sekitar Rp 10 triliun, ada anggaran promosi Rp 103 miliar, kegiatan turisme sebesar Rp 25 miliar dan influencer sebanyak Rp72 miliar. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menyediakan insentif Rp 298,5 miliar untuk menyelamatkan pariwisata dari dampak wabah Covid-19, sedangkan untuk mendorong wisatawan dalam negeri, pemerintah memberikan insentif bagi maskapai Rp4 43,39 miliar.

Fasilitas itu diberikan dalam bentuk diskon 30 persen untuk 25 persen kursi per pesawat yang menuju sepuluh destinasi wisata. Destinasi wisata yang dimaksud yakni Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan.

Pemerintah juga tidak akan memungut pajak hotel dan restoran di 10 destinasi tersebut selama enam bulan. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan kompensasi kepada pemerintah daerah berupa hibah sebesar sekitar Rp 3,3 triliun.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA