Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Usulan Moratorium Revitalisasi TIM yang Kembali Muncul

Kamis 27 Feb 2020 17:34 WIB

Red: Indira Rezkisari

Pekerja membongkar gedung menggunakan alat berat di lokasi proyek revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Jumat (7/2).

Pekerja membongkar gedung menggunakan alat berat di lokasi proyek revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Jumat (7/2).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Belum ada titik temu antara semua pihak dalam upaya revitalisasi TIM.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Febrianto Adi Saputro, Amri Amrullah, Antara

Polemik seputar revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) memuncul kan ide moratorium. Penghentian sementara itu bertujuan agar seluruh pihak yang berkepentingan memiliki visi yang sama dalam kebijakan penyegaran kawasan TIM.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan agar revitalisasi TIM dilakukan moratorium. "Diajak ngobrol saja dulu para seniman, kalau seniman diajak ngobrol pasti ketemu jalannya, nggak mungkin nggak," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Ia belum bisa memastikan berapa lama waktu yang diperlukan untuk moratorium tersebut. Namun ia beranggapan moratorium tersebut tidak perlu membutuhkan waktu lama.

"Iya moratorium bukan moratorium enam bulan, ngggak. Kita lihat saja kalau perlunya dua hari selesai, selesai," ujarnya.

Usulan moratorium juga disampaikan anggota komisi X DPR fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf. Dede menganggap moratorium perlu dilakukan sampai menemukan titik temu antara pemerintah provinsi dengan seniman.

"Silakan pimpinan DPRD menetapkan waktunya, mau dua minggu, mau itu 30 hari tapi terjadi diskusi yang benar-benar," tuturnya.

Dalam rapat dengar pendapat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menepis tujuan  direvitalisasinya Taman Ismail Marzuki (TIM) adalah untuk kepentingan komersialisasi. Menurutnya fasilitas yang dibangun di TIM nantinya akan disewakan dengan harga yang terjangkau.

"Lalu apakah komersial? Sama sekali tidak. Kalau komersial pak, maka ya bukan di kegiatan seni non-komersial," kata Anies.

Ia mencontohkan, bagaimana pemisahan dinas kebudayaan dan dinas pariwisata yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya dinas pariwisata orientasinya komersial, sedangkan dinas kebudayaan tidak berorietasi komersial.

Baca Juga

photo
Pekerja membongkar gedung menggunakan alat berat di lokasi proyek revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Jumat (7/2).



"Komitmen kita untuk memisahkan kebudayaan dari praktik komersial itu kita tunjukkan di internal pemprov, kebudayaan dipisah dengan pariwisata.  Artinya kira perlu sama-sama nanti memberikan dukungan anggaran yang cukup sehingga para seniman bisa berkarya di tempat ini dengan baik," ujarnya.

Anies menganggap revitalisasi TIM bukan tempat untuk cari uang. Bagi Pemprov, menaikkan pajak bangunan merupakan cara paling mudah ketimbang mencari uang lewat biaya sewa fasilitas di TIM.

Selain itu Anies juga memastikan pengelolaan pascarevitalisasi akan diserahkan ke Dinas Kebudayaan bersama Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Sementara pihak Jakpro hanya mengelola lingkup infrastruktur dan properti saat revitalisasi.

"Jadi kontennya tidak di Jakpro, kontennya sama sekali tidak di Jakpro. Dan Jakpro tidak punya kompetensi, dan tidak punya track record mengelola konten di situ," ucapnya.

Usai rapat dengar pendapat Anies namun enggan menjawab terkait usulan moratorium revitalisasi TIM. Ia malah meminta wartawan untuk mengutip saja kesimpulan rapat hari ini dengan Komisi X. Namun dalam tujuh kesimpulan yang dibacakan Ketua Komisi X Syaiful Huda, tidak ada kesimpulan terkait moratorium.

DKJ pernah menekankan kawasan TIM merupakan area sejarah berkesenian di Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKJ Danton Sihombing mengakui dalam proses revitalisasi TIM ini komunikasi ke publik oleh Pemperov DKI dan Jakpro memang kurang optimal. Akibatnya persepsi publik, termasuk para seniman lebih condong pada aspek emosional dan disisipkan pada oportunisme politik yang kental.

Danton mengungkapkan DKJ mendukung sikap kritis dan ekspresi para seniman kepada Pemprov DKI dan Jakpro. Namun di sisi lain DKJ melihat kawasan TIM yang memiliki sejarah seni di Jakarta, perlu mendapatkan pembangunan fisik yang lebih baik.

"Berpijak pada sebuah paradigma pembangunan ekosistem kesenian, Jakarta sebagai kota modern perlu meningkatkan fasilitas kota seni bertaraf internasional," kata Danton. Paradigma tersebut, jelas dia, diwujudkan dalam program penciptaan berbagai platform berkesenian, sebagai aspek pembangunan ekosistem seni di kawasan TIM yang baru.

photo
Pekerja beraktivitas di lokasi proyek revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Kamis (6/2/2020).



Danton menyadari TIM memiliki dua sisi, yakni intangible dan tangible asset. Intangible asset adalah sebuah lahan dan bangunan yang memiliki unsur sejarah, karena komplek area TIM ini pada masa kolonial merupakan halaman rumah pelukis modern Indonesia, Raden Saleh. Dan dalam perjalanannya ekosistem ini diteruskan oleh para seniman kontemporer Indonesia, dari era 70-an hingga 90-an.

Sedangkan dari faktor tangible asset, jelas dia, dalam perjalanan waktu sarana prasarana bangunan fisik di kawasan TIM, membutuhkan perbaikan. Yakni secara kualitas maupun kuantitas.

"Akustik dan fasilitas tempat duduk, serta kualitas panggung di Graha Bhakti Budaya, misalnya sudah tak memadai untuk kebutuhan para pelaku seni," ujarnya.

Ia menyontohkan ruang pameran di Galeri II dan III tak lagi mampu menampung perkembangan seni kontemporer yang tak lagi terpaku pada lukisan di atas kanvas. Atau patung-patung pahatan di atas batu dan kayu. Karena sudah merambah ke wilayah teknologi dalam karya instalasi.

Salah satu aspek lain yang juga penting, menurut dia, permasalahan arsip seni DKJ. "Ketiadaan penyimpanan serta preservasi koleksi lukisan tonggak seni modern Asia Tenggara milik DKJ dan Unit Pelaksana TIM. Dalam kata lain, belum ada ruang penyimpanan dan preservasi produk seni yang layak," jelasnya.

Karena itu, menurutnya masalah yang paling penting saat ini adalah bagaimana mengawal proyek pembaharuan infrastruktur kesenian TIM. Agar setelah revitalisasi, TIM tetap memenuhi visi dan kebutuhan para seniman, dan bagaimana pengelolaan TIM baru bisa tetap membangun ekosistem seni dan penciptaan seni di Jakarta yang berkelanjutan.

PT Jakpro sudah menegaskan pula tidak akan melakukan komersialisasi TIM setelah direvitalisasi. "TIM ini untuk kesejahteraan warga, tidak mengelola komersil untuk kesenian. Kami tidak akan komersialkan dan nanti harganya jadi mahal," kata Direktur Operasional Jakpro Muhammad Taufiqurrachman.

Taufiq mengatakan, pihaknya sudah bersosialisasi dengan sejumlah seniman dan budayawan sejak tahun lalu. Beberapa nama seniman di antaranya, seniman senior Taufik Ismail, Emby C Nur, Profesor Bambang Wibawarta dari Universitas Indonesia (UI) serta Arie Batu Bara.

"Jangan anggap Jakpro sebagai BUMD cari untuk dengan komersialisasi lahan-lahan yang ada di sana. Misi kita kan memberikan tempat yang baik untuk para seniman beraktivitas," kata Taufiq. Isu komersialisasi TIM mencuat setelah adanya kabar akan dibangun hotel berbintang di sana.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA