Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Bantah Amien Rais, Yandri: Bang Zulhas tak Gerakan Preman

Kamis 27 Feb 2020 21:08 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan

Yandri Susanto

Yandri Susanto

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Politikus PAN Yandri Susanto membantah ada kejanggalan dalam kongres di Kendari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PAN Yandri Susanto mengomentari tudingan Amien Rais yang menyebut hasil Kongres ke-5 PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara, tidak sah karena banyak kejanggalan. Salah satu yang dikritik Amien adalah tidak ada pembacaan laporan pertanggung jawaban (LPJ) ketua umum periode sebelumnya.

Yandri mengatakan, jalannya Kongres ke-5 di Kendari, tidak ada bedanya dengan Kongres ke-4 di Bali. Ia mengungkapkan, dalam kongres PAN di Bali juga pemaparan visi-misi calon ketua umum atau laporan pertanggung jawaban (LPJ). Apalagi agendanya juga dinilai sama, yakni pemilihan ketua umum.

"Di Bali itu tidak ada juga LPJ, tidak ada juga pandangan umum, tidak ada juga visi misi kandidat ketum dan itu berjalan selama 5 tahun kan," ujar Yandri di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2).

Adanya kericuhan, hingga bentrok fisik juga tak disangkal oleh Yandri. Namun ia menegaskan, oknum-oknum yang membuat kegaduhan dalam Kongres V PAN bukanlah suruhan dari Ketua Umum terpilih, Zulkifli Hasan.

"Setahu saya Bang Zul di Kendari tidak pernah mengerahkan preman, tidak. Tapi kalau pendapat Pak Amien seperti itu, ya mungkin perlu ditindaklanjuti," kata Yandri.

Tetapi ia memastikan bahwa kontestasi usai pemilihan ketua umum tak lagi panas. Bahkan, Mulfachri Harahap yang merupakan pesaing terberat Zulhas memberikan pelukan usai penghitungan suara diselesaikan.

"Berpelukan dan itu ada videonya, jadi menurut saya dari sisi proses Insya Allah tidak ada masalah," ucapnya.

Ia sendiri mengaku tak tahu proses penyusunan kepengurusan PAN sudah selesai atau belum. Namun ada batas waktu 30 hari, agar daftar susunan segera diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. "Kalau tidak (diserahkan), berarti kan tidak sesuai dengan mandat kongres dari waktu yang diberikan kepada ketua umum terpilih, sekaligus formatur tunggal," ujar Yandri.

Sebelumnya, salah satu pendiri PAN, Amien Rais menyebut bahwa hasil Kongres V di Kendari, Sulawesi Tenggara, tidak sah. Pasalnya ada banyak kejanggalan dalam penyelenggaraannya. Hal tersebut ia sampaikan dalam video berdurasi 7 menit 40 detik, yang diunggahnya di akun Instagram pribadinya. Di awal video, ia menyampaikan permintaan maaf kepada pendukung PAN terkait Kongres V yang ricuh.

"Bahwa PAN telah menyuguhkan sebuah perhelatan nasional, namanya Kongres V itu yang penuh dengan keonaran," ujar Amien dalam video, Rabu (26/2).

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA