Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

52 Pejabat di Kemenkumham Dimutasi

Jumat 28 Feb 2020 04:27 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Esthi Maharani

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Yasonna mengungkapkan sekitar 52 pejabat di lingkungan Kemenkumham turut dimutasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly melantik Sri Puguh Budi Utami menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenkumham di kantornya, Kamis (27/2) sore.  Yasonna memastikan sudah menyiapkan pengganti Utami sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan  (Dirjen Pas Kemenkumham).

"Ada. Pasti ada. Sudah ada," ujar Yasonna usai pelantikan.

Jabatan Kepala Balitbang sebelumnya diisi oleh Asep Kurnia. Lantaran posisi Kepala Balitbang kini diisi oleh Utami, Asep pun dimutasi menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM Kemenkumham). Yasonna mengungkapkan sekitar 52 pejabat di lingkungan Kemenkumham turut dimutasi.

"Total 52 orang, tapi nanti kan, ini masih gelombang pertama, gelombang berikutnya nanti kita lihat," kata Yasonna.

Usai dilantik, Utami menyatakan siap mengemban amanah baru yang diberikan kepadanya. Menurutnya, mutasi jabatan dilakukan sebagai penyegaran dalam organisasi.

"Yang pasti untuk penyegaran, kita akan tetap semangat, speed-up berprestasi demi Kementerian Hukum dan HAM maju. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita semua berjalan," ujarnya.

Utami juga mengaku tak kaget dengan rotasi ini. Meskipun dirinya baru diberitahu pada Rabu (26/2) kemarin.

"Enggak juga (mendadak). Setiap hari kami harus siap diputar ditempatkan dimana. Pimpinan pasti tahu yang paling tepat untuk kita dan dimana pun ditempatkan enggak boleh surut semangatnya dan harus terus berkontribusi," kata Utami.

Utami mengaku tak mengetahui dan tak ingin berspekulasi mengenai alasannya dimutasi. Utami hanya berharap penggantinya nanti dapat meneruskan program-program yang telah ditetapkan, terutama 15 resolusi pemasyarakatan 2020.

"Karena kami sudah menetapkan dalam putusan Dirjen tahun 2020 yang ingin kami sukseskan mudah-mudahan ini tetap menjadi prioritas untuk dikawal sebagaimana tadi saya sampaikan. Bahwa tahapan ini sudah jalan. Pencapaian sudah ada dari 15 resolusi," ucapnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA