Thursday, 5 Rabiul Awwal 1442 / 22 October 2020

Thursday, 5 Rabiul Awwal 1442 / 22 October 2020

Aturan Peliputan Sidang, Mahfud: Urusan MA

Jumat 28 Feb 2020 20:53 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Yudha Manggala P Putra

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD memberikan paparan pada Seminar Bela Negara di Gedung Sabuga ITB, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Ahad (23/2).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD memberikan paparan pada Seminar Bela Negara di Gedung Sabuga ITB, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Ahad (23/2).

Foto: Abdan Syakura
MAK klaim perizinan untuk merekam dan memfoto persidangan tak dipersulit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, persoalan Surat Edaran Ditjen Badan Peradilan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan ada di tangan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, kamar pemerintah dengan MA berbeda.

"Itu urusan MA ya. MA itu kan di luar kita. Artinya kamar kita itu beda. Kalau kita ikut komentar itu, tentu tidak boleh," jelas Mahfud di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (28/2).

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah, menjelaskan, perizinan untuk memfoto dan merekam persidangan di pengadilan negeri (PN) tak akan dipersulit. Ia meminta pers tak mengkhawatirkan hal tersebut karena transparansi pengadilan termaktub dalam misi MA"Kita perhatikan misi badan peradilan," jelas Abdullah melalui sambungan telepon, Kamis (27/2).

Salah satu misi badan peradilan itu, kata dia, ialah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Menurut Abdullah, misi keempat MA itu merupakan jaminan bagi pers untuk melakukan peliputan di pengadilan. Ia mengatakan, misi itu harus diwujudkan di pengadilan."Sudah dijamin oleh misi MA yang keempat, yaitu akuntabilitas dan transparansi badan peradilan. Nah, jadi enggak usah khawatir. Itu salah satu misi MA yang harus diwujudkan di pengadilan," kata dia.

Proses perizinan untuk pengambilan foto, rekaman suara, rekaman televisi, di persidangan itu masih dalam proses penyosialisasian. Masing-masing PN akan menindaklanjuti hal tersebut."Masalah itu kan masih dalam sosialisasi. Tanggal 7 (Februari) baru ditandatangani dan di-publish. Nanti masing-masing pengadilan akan menindaklanjuti, gimana nih caranya," jelas dia.

 

Ia menjelaskan, aturan tersebut bukan berarti pelarangan bagi pers untuk meliput. Aturan itu hanya berupa tata tertib agar sidang yang sakral dapat berjalan dengan baik. Menurut dia, seluruh pihak yang berperkara, termasuk para hakim, harus berkonsentrasi penuh selama persidangan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA