Monday, 2 Syawwal 1441 / 25 May 2020

Monday, 2 Syawwal 1441 / 25 May 2020

Ketua KPU Mengaku tak Kenal Tapi Pernah Bertemu Harun Masiku

Jumat 28 Feb 2020 21:20 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Andri Saubani

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Menurut Ketua KPU Arif Budiman, Harun Masiku pernah datang ke kantor KPU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku dicecar sekitar 10 pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Jumat (28/2) penyidik KPK kembali memeriksa Arief terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR tahun 2019-2024.

Baca Juga

"Hari ini 10 pertanyaan. Tetapi lebih mendalami terkait apakah saya punya hubungan antara saya, Wahyu, dan Harun Masiku," ujar Arief di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/2).

Ini merupakan pemeriksaan kedua Arief terkait kasus ini. Pada pemeriksaan sebelumnya Januari lalu, Arief dicecar sekitar 22 pertanyaan. Menurut Arief, pemeriksaan kali ini hanya melengkapi pemeriksaan sebelumnya.

Kepada penyidik, Arief menyatakan tak pernah mengenal Harun Masiku. Namun, ia tak menampik bila Harun Masiku pernah menemuinya di gedung KPU.

"Ditanya hubungan saya dengan Harun Masiku. Ya saya jelaskan, saya enggak kenal, tetapi dia pernah datang ke kantor, sampaikan surat judicial review," ungkap Arief.

Saat itu, Arief menegaskan dirinya menyampaikan kepada Harun bahwa KPU tetap berpedoman kepada peraturan KPU. Sehingga, Harun Masiku tak bisa menggantikan anggota DPR RI terpilih Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

Arief menjelaskan, KPU berpandangan, yang pantas menggantikan Nazaruddin Kiemas adalah Rezky Aprilia sebagai calon legislatif dari PDIP yang memiliki suara terbanyak setelah Nazaruddin. Namun, saat itu PDIP berdasarkan fatwa MA tetap menginginkan agar Harun untuk menggantikan Nazaruddin.

Menurut PDIP, sesuai surat uji materi tersebut, MA menyatakan bahwa suara caleg yang meninggal adalah milik partai. Jadi PDIP mengalokasikan suara Nazaruddin Kiemas untuk Harun Masiku dan ditolak KPU.

"Saya sampaikan tidak bisa ditindaklannjuti karena memang tidak sesuai dengan ketentuan UUD," kata Arief.

Dalam dua hari terakhir, penyidik komisi antirasuah telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi seperti Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto; Advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah; dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik. Terhadap Hasto dan Donny, KPK mendalami percakapan yang bersangkutan dengan para tersangka terkait kasus PAW.

"Pendalaman pemeriksaan sebelumnya, dan lebih fokus kepada terkait konfirmasi isi dari barang bukti elektronik," ujar Ali mengenai materi pemeriksaan terhadap Hasto.

Dalam perkara ini, lembaga antirasuah KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan; eks caleg PDIP, Harun Masiku; eks anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina; dan Saeful (swasta). Harun diduga menyuap Wahyu dengan uang Rp900 juta. Dari keempat orang tersangka, hanya Harun yang belum ditangkap dan masih menjadi buron KPK. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA