Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

INDEX BERITA

CSIS: Hidupkan GBHN, Inkonsistensi Sistem Presidensial

Monday, 09 Dec 2019 07:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Centre of Strategic International Studies (CSIS) Edbert Gani menilai tak ada urgensi menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945....

Ketua Fraksi Golkar di MPR Setuju Jokowi Tolak Amandemen

Sunday, 08 Dec 2019 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, Idris Laena, mendukung sikap Presiden RI Joko Widodo yang menolak adanya amandemen UUD 1945 untuk perubahan masa jabatan presiden. Golkar menilai, saat ini...

Golkar: Kalau Cuma Haluan Negara Cukup Dengan UU

Sunday, 08 Dec 2019 13:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Golkar di MPR RI Idris Laena menilai, usulan pengembalian haluan negara cukup melalui penerbitan undang-undang (UU). Golkar pun menolak usulan pengembalian haluan negara lewat...

Demokrat: Tak Perlu Amandemen UUD Hadirkan Haluan Negara

Saturday, 07 Dec 2019 04:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai saat ini tidak perlu amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan haluan negara. Menurut Syarief, haluan negara...

PDIP: Jokowi tak Perlu Terlalu Emosional Sikapi Amandemen

Friday, 06 Dec 2019 17:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tak perlu bersikap emosional terkait ada wacana amandemen UUD 1945....

Demokrat Berterima Kasih kepada Jokowi

Friday, 06 Dec 2019 16:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menolak wacana amandemen UUD 1945 yang terus bergulir tak jelas di masyarakat. Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan berterima kasih, karena...

Wapres Minta Pembahasan Amendemen tidak Melebar dari GBHN

Wednesday, 04 Dec 2019 17:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyoroti pembahasan wacana amendemen UUD 1945 yang dinilai telah melebar dari tujuan awal. Kiai Ma'ruf berharap, pembahasan terbatas sesuai tujuan awal...

Wacana Revisi Masa Jabatan Presiden Dinilai Rugikan Jokowi

Wednesday, 04 Dec 2019 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dalam beberapa waktu belakangan, beredar wacana untuk merevisi masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau satu periode tujuh tahun. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago...

Jokowi Merasa Dijerumuskan, Ini Penjelasan Nasdem

Tuesday, 03 Dec 2019 19:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Dessy Suciati Saputri, Dadang Kurnia

Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa partainya tidak memiliki niatan mencari muka terkait adanya wacana...

Jabatan Presiden 3 Periode Berarti Kembali ke Pra-Reformasi

Tuesday, 03 Dec 2019 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI periode 2010-2014 Profesor Emil Salim menilai usulan terkait masa jabatan presiden menjadi tiga periode berarti sama saja kembali ke masa pra-reformasi. "Kita mengadakan...

PDIP: Jabatan Presiden Dua Kali, Pileg dan Pilpres Terpisah

Tuesday, 03 Dec 2019 14:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak akan menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden. Hasto mengatakan PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal spirit reformasi...

Partai Demokrat Tegas Tolak Presiden Dipilih MPR

Monday, 02 Dec 2019 20:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menolak kembalinya sistem pemilihan presiden dan wakil presiden lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Begitu pula, pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekretaris Jenderal...

Mengapa PBNU Ingin Presiden Kembali Dipilih oleh MPR?

Thursday, 28 Nov 2019 05:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Salah satu implementasinya adalah presiden kembali dipilih oleh MPR.

Pimpinan MPR Sambangi PKS

Tuesday, 26 Nov 2019 16:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan MPR kembali menyambangi partai politik (parpol). Pada Selasa (26/11) hari ini, giliran DPP PKS yang didatangi pimpinan MPR.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang...

Polemik Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Friday, 22 Nov 2019 15:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Ali Mansur

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sepertinya tengah memanfaatkan momentum wacana amandemen terhadap UUD 1945 yang tengah bergulir. Partai yang gagal melampaui ambang batas parlemen...

Bamsoet: Amendemen tak akan Menyentuh ke Pemilihan Presiden

Thursday, 14 Nov 2019 09:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa amendemen tidak akan menyentuh sistem pemilihan presiden. Menurutnya pemilihan presiden secara langsung merupakan sistem yang sudah bagus.

"Penilaian...

Wacana Amandemen UUD 1945: Mulai Dibukanya Kotak Pandora

Wednesday, 13 Nov 2019 21:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Arif Satrio Nugroho

Pimpinan MPR menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan sejumlah petinggi Partai Nasdem lainnya di kantor DPP...

Nasdem Setuju Amendemen UUD 1945 Menyeluruh

Wednesday, 13 Nov 2019 15:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan MPR menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondandia, Jakarta, Rabu (13/11) siang. Usai pertemuan, Ketua MPR Bambang Soesatyo...

Pimpinan MPR-Surya Paloh Bahas Amendemen UUD 1945

Wednesday, 13 Nov 2019 14:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan antara pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (13/11). Salah satunya membahas...

Pimpinan MPR Temui Surya Paloh

Wednesday, 13 Nov 2019 12:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pimpinan MPR menyambangi DPP Partai Nasdem yang bertempat di Gondangdia, Jakarta, Rabu (13/11). Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima langsung kedatangan pimpinan MPR di...

PAN Kaji Format Amandemen UUD Terbatas

Tuesday, 12 Nov 2019 19:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung agar amandemen UUD 1945 dilakukan terbatas. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengungkapkan PAN sedang mengkaji format amandemen terbatas yang diharapkan PAN.

"Ya kita mendukung amandemen secara...

Bamsoet: PAN Dukung Amendemen Terbatas

Tuesday, 12 Nov 2019 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan MPR menyambangi kantor DPP PAN, di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (12/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pertemuan tersebut membahas seputar amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

"PAN tetap...

Jimly: GBHN Penting untuk Dihidupkan Kembali

Thursday, 24 Oct 2019 16:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menilai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) penting untuk kembali dihidupkan. GBHN dipandang penting sebagai rujukan pembangunan Indonesia...

Amandemen UUD, Pakar: Partai Jangan Diberikan Cek Kosong

Friday, 18 Oct 2019 05:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan partai politik jangan diberikan cek kosong terkait amandemen UUD 1945. Artinya, ia menjelaskan, amandemen UUD 1945 tak...

JK: Amandemen Bisa Dilakukan, Pilpres tak Bisa Mandataris

Friday, 18 Oct 2019 05:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan amendemen atau usulan perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945 bisa saja dilakukan dengan kembali menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun,...

Refly: Bagaimana Kalau GBHN Dilanggar Presiden?

Friday, 18 Oct 2019 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, jika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali dihidupkan, maka akan memunculkan permasalahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, Majelis Permusyawaratan...

Alasan Nasdem Ingin Amendemen UUD 1945 Menyeluruh

Thursday, 17 Oct 2019 20:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem menjelaskan alasan mendukung agar amendemen UUD 1945 bersifat menyeluruh. Nasdem tidak ingin amendemen hanya menjadi kepentingan partai politik tertentu saja.  "Tidak sekadar satu atau dua...

MPR Gunakan 3 Tahun untuk Kaji Usulan Amendemen UUD

Thursday, 17 Oct 2019 13:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR RI akan mempergunakan golden time dalam 3 tahun pertama untuk mengkaji usulan amendemen UUD NRI 1945. Tahun pertama hingga 2020...

JK Minta MPR Serap Aspirasi Publik Soal Amendemen UUD 1945

Thursday, 17 Oct 2019 11:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta MPR membuka dan menyerap aspirasi publik terhadap rencana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Khususnya, terkait wacana pengembalian Garis Besar Haluan Negara...

Demokrat Belum Mau Bersikap Soal Amendemen UUD 1945

Thursday, 17 Oct 2019 09:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat belum menegaskan sikapnya terkait amandemen UUD 1945 lantaran adanya pro dan kontra yang muncul. Demokrat menyatakan akan mengikuti terlebih dahulu dinamika, perkembangan, dan kajian.Wakil...

Basarah: MPR-Presiden Sepakat Dalami Wacana Amendemen UUD

Wednesday, 16 Oct 2019 20:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan MPR dan Presiden Joko Widodo telah sepakat untuk mendalami wacana amendemen UUD 1945. Amendemen bersifat...

Akbar: Alasan Amendemen UUD 1945 Harus Kuat dan Jelas

Wednesday, 16 Oct 2019 20:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Politikus senior Partai Golkar, Akbar Tandjung mempertanyakan kepentingan apa yang melatarbelakangi amendemen UUD 1945 saat ini. Menurutnya harus ada alasan yang kuat jika ingin melakukan amendemen terhadap UUD...

Bamsoet Pastikan Amendemen UUD 1945 tak Bahas Sistem Pilpres

Wednesday, 16 Oct 2019 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan bahwa, pemilihan presiden tidak akan dibahas dalam rencana amendemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia 1945. Hal itu sebagaimana direkomendasikan...

Soal Amendemen UUD, PKS: Masyarakat Harus Dimintai Pendapat

Wednesday, 16 Oct 2019 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amendemen 1945 masih menjadi perbincangan menarik elite politik. Bahkan Partai Gerindra dan Nasdem membuat tiga kesepakatan, satu di antaranya mereka sepakat amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945...

Amendemen UUD, MPR: Tak Ada Perpanjangan Jabatan Presiden

Wednesday, 16 Oct 2019 13:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR RI menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (16/10) pagi. Dalam kesempatan itu, MPR menjelaskan kepada Jokowi ihwal...

Pengamat: PDIP akan Jadi Rujukan Soal Amendemen UUD

Wednesday, 16 Oct 2019 00:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Usep S Ahyar menyebut, PDIP akan menjadi rujukan oleh partai politik lain dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Meski demikian, partai yang dipimpin...

Muhammadiyah: Indonesia Membutuhkan GBHN

Tuesday, 15 Oct 2019 20:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebab, Indonesia tanpa GBHN bagai negara tanpa haluan. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti...

Pengamat: Amendemen UUD Jadi Daya Tawar Kursi Menteri

Tuesday, 15 Oct 2019 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Usep S Ahyar menilai, manuver politik sejumlah ketua umum partai politik menjelang pelantikan presiden merupakan upaya meningkatkan daya tawar guna mendapatkan kursi di kabinet....

JK tak Setuju Amendemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Tuesday, 15 Oct 2019 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak setuju jika ada keinginan untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 secara menyeluruh. JK menilai, jika memang amandemen dilakukan, sebaiknya terbatas untuk...

Amendemen UUD 1945, PKB untuk Sementara Fokus ke GBHN

Tuesday, 15 Oct 2019 13:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyatakan, saat ini fokus terhadap amendemen UUD 1945 terfokus pada penerapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN)....