Kamis, 18 Safar 1441 / 17 Oktober 2019

Kamis, 18 Safar 1441 / 17 Oktober 2019

INDEX BERITA

Anggaran Kemenhub 2020 Sebesar Rp 43,11 Triliun Disetujui

Rabu, 18 Sep 2019 17:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020 sebesar Rp 43,11 Triliun disetujui dan ditetapkan secara sah oleh Komisi V DPR RI pada Rapat Kerja Komisi V DPR tentang Penetapan...

DPR Tuntaskan RUU SDA Oktober 2019

Kamis, 11 Jul 2019 23:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR bersama pemerintah telah membahas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air sejak tahun 2018. Panitia Kerja (Panja) RUU SDA di Komisi V pun...

Harga Tiket Pesawat Mahal, Ini Kata Anggota Komisi V DPR

Senin, 11 Feb 2019 19:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menanggapi perihal kenaikan harga tiket pesawat belakangan ini. Ia menuturkan, perlu upaya-upaya tertentu untuk mengatasi hal tersebut. 

"Pertama, pemerintah harus...

Komisi V Kawal Pembangunan Jembatan Landak 2 Pontianak

Kamis, 03 Mei 2018 11:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan Komisi V DPR RI akan mengawal pembangunan Jembatan Landak 2 Pontianak, Kalimantan Barat agar bisa berjalan dengan lancar....

Jalan Lintras Palangkaraya-Pelabuhan Bahaur Rusak Berat

Rabu, 18 Apr 2018 01:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Peninjauan Komisi V DPR RI menemukan bahwa Jalan Lintas Pelabuhan Bahaur–Palangkaraya, yang menjadi akses angkutan orang dan barang ke Pelabuhan Bahaur di beberapa titik kondisinya rusak...

Perluasan Bandara Tjilik Riwut Butuh Dukungan Anggaran

Jumat, 13 Apr 2018 23:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Bangunan utama perluasan terminal penumpang Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sudah selesai. Tinggal menyisakan pembangunan fasilitas penunjang, sehingga masih dibutuhkan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan...

Komisi V DPR: Potensi Indonesia Belum Dioptimalkan

Jumat, 13 Apr 2018 13:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan letak wilayah Indonesia sangatlah strategis dalam peta jalur perdagangan internasional, karena masuk dalam wilayah poros maritim dunia....

Komisi V akan Bantu Pembangunan Infrastruktur Kepulauan Sula

Senin, 09 Apr 2018 22:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik mengatakan, pihaknya akan membantu penyelesaian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara yang masih terkendala, guna meningkatkan...

Pemerintah Didesak Buat PP Pencemaran Laut

Kamis, 05 Apr 2018 02:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peristiwa terbakarnya tali pengikat Inflatable Life Raft (ILR) dan tumpahan minyak Kapal MV Ever Judger berbendera Panama yang mengakibatkan pencemaran laut di perairan Balikpapan menjadi sorotan Anggota Komisi...

Bendungan Paselloreng Diharapkan Rampung 2019

Kamis, 22 Mar 2018 10:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ARAJANG -- Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Muhidin M. Said berharap target penyelesaian pembangunan Bendungan Paselloreng bisa selesai pada tahun 2019. Dia...

DPR Soroti Banyak Jalan Rusak di Nias Barat

Senin, 19 Mar 2018 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, NIAS BARAT -- Akses infrastruktur jalan di Kabupaten Nias Barat mengalami banyak kerusakan, terutama jalan menuju Kantor Bupati Nias Barat dan menuju Pelabuhan Sirombu. Untuk itu status jalan...

Komisi V akan Bantu Perluasan Pelabuhan Laut di Saumlaki

Rabu, 04 Okt 2017 18:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SAUMLAKI -- Pelabuhan Laut Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) yang saat inimemiliki panjang sekitar 240 meter, sudah padat. Semua sudut daripada pelabuhan laut ini terisi dengan...

Anggota Dewan Sambangi Panti di Masa Reses

Minggu, 11 Jun 2017 23:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Anggota Komisi V DPR RI, Umar Arsal, memilih menyambangi panti dalam mengisi masa reses. Ia melakukan anjangsana untuk memberikan santunan kepada tujuh panti asuhan yang ada di...

Komisi V Inginkan Modernisasi Pelabuhan-pelabuhan Luwuk

Sabtu, 06 Mei 2017 03:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANGGAI -- Perkembangan Kota Luwuk, Kabupaten Banggai yang pesat masih belum diimbangi oleh sarana dan prasarana perhubungan airnya. Hal ini ditemui Tim Kunker Komisi V DPR RI dalam...

Komisi V tak Satu Kata Soal Kereta Cepat

Kamis, 25 Feb 2016 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perbendaan pandangan terlihat dalam rapat kerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2). Anggota Komisi V DPR Suhartono mengatakan,...

DPR Hargai Kepekaan Dirjen Hubdar

Minggu, 27 Des 2015 10:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengunduran diri Djoko Sasono dari kursi direktur jenderal (dirjen) perhubungan darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Sabtu (26/12) malam lalu diapresiasi. Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi...

DPR Minta KNKT Selidiki Tabrakan KRL di Stasiun Juanda

Rabu, 23 Sep 2015 20:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR RI prihatin dan menyesalkan terjadinya  musibah tabrakan dua kereta commuter line di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat hingga menyebabkan puluhan penumpang luka-luka. Komisi yang...

Komisi V Tagih Kementerian yang Belum Serahkan Renstra

Rabu, 16 Sep 2015 17:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia menagih kementerian dan lembaga (K/L) mitra kerja Komisi V DPR, yang belum menyerahkan rencana strategis (Renstra). Yudi mengatakan dari...

Mudik, Cadangan Armada Harus Ditingkatkan

Rabu, 29 Apr 2015 10:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Minimnya armada cadangan saat musim mudik tahun 2015  tiba harus diantisipasi. "Di sini, armada cadangan mungkin nol. Mohon maaf, kalau di Cina setiap 10 trip ada cadangannya empat,”...

Panja Keselamatan Penerbangan Minta Masukan Maskapai dan Inaca

Senin, 13 Apr 2015 20:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR RI meminta Indonesia National Air Carriers Association(Inaca) dan maskapai penerbangan nasional membentuk tim untuk menginventarisasi semua permasalahan penerbangan nasional. Termasuk memberikan masukan kepada...

Komisi V DPR Setujui Anggaran Percepatan Daerah Tertinggal Rp 10,4 Triliun

Selasa, 10 Feb 2015 19:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDT) mengusulkan penambahan tambahan pagu anggaran dalam RAPBN-P 2015 sebesar Rp 3,7 triliun dari APBN 2015.Usulan tersebut diungkapkan...

Tukang Ojek pun Harus Diatur Negara

Minggu, 25 Jan 2015 11:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Pemerintah dinilai perlu mengeluarkan aturan untuk mengatur dan menata ojek, tetapi jangan sampai menghilangkan transportasi alternatif yang diperlukan masyarakat tersebut."Memang harus diakui keberadaan ojek di beberapa tempat mengganggu lalu...

Komisi V DPR Usul Pembentukan Panja Keselamatan Transportasi

Rabu, 21 Jan 2015 14:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Hakim mengatakan, Komisi V DPR RI mengusulkan kepada pimpinan komisi untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) keselamatan transportasi. Panja ini tidak hanya...

Komisi V Ingatkan Jonan Utamakan Hak Korban

Jumat, 09 Jan 2015 11:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena mengingatkan kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk mengutamakan hak-hak korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 terlebih dahulu. Hal...

Ketua Komisi V DPR Meninggal, Politikus Hanura Berduka

Kamis, 14 Agu 2014 16:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Ketua Komisi V DPR, Laurens Bahang Dama meninggal dunia pada Rabu (13/8) petang. Kabar meninggalnya Laurens menyisakan duka di...

Akibat Kecelakaan, Setiap Hari 86 Orang Meninggal

Senin, 25 Feb 2013 17:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi V DPR RI, Laurens Bahang Dama, prihatin dengan tingginya korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Menurut data yang diperolehnya, angka korban kecelakaan lalu lintas...

PKB 'Pede' Dulang Suara di Desa

Senin, 04 Feb 2013 14:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada Ahad (3/2) lalu, menambah kepercayaan diri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mendulang suara di pedesaan. “Saya kira hasil...

Pemerintah Dinilai Lalai Soal Penanganan Perkeretaapian

Kamis, 04 Okt 2012 20:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengeritik kebijakan pemerintah yang menyerahkan penyelenggaraan sarana sekaligus prasarana perkeretaapian kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero, termasuk...

Komisi V Tinjau Kembali Kenaikan Tarif

Kamis, 04 Okt 2012 20:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Komisi V DPR menyesalkan kejadian anjloknya rangkaian Commuter Line (CL) jurusan Bogor-Jakarta di Stasiun Cilebut, Bogor, Kamis (4/10) pagi. Kejadian yang terjadi hanya berselang tiga hari...

PKB Minta Pemudik Sepeda Motor Taati UU Lalu Lintas

Senin, 13 Agu 2012 16:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Khusus pemudik dengan sepeda motor, anggota Komisi V Fraksi PKB, Marwan Ja'far, menekankan untuk patuh terhadap apa yang telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009...

Polri Diminta Siaga Penuh Kawal Pemudik

Senin, 13 Agu 2012 16:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Ja'far, mengimbau para aparat yang mengamankan arus mudik Lebaran bersiaga penuh. Kesiagaan itu ditujukan agar angka kecelakaan bisa...

DPR Bakal Bentuk Panja Sukhoi

Senin, 28 Mei 2012 17:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR Teguh Juarno akan mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus terkait tragedi Sukhoi Superjet 100. Ia menilai hal ini penting untuk mengungkap siapa...

Turun ke 6000 Kaki, Sukhoi Berada di Daerah Aman

Senin, 28 Mei 2012 15:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Angkasa Pura II Tri S Sunoko mengaku, petugas air traffic system (ATC) Angkasa Pura II memang mengizinkan pilot Sukhoi Superjet 100 untuk turun dari...

Komisi V DPR Anjurkan Esemka Uji Emisi Ditempat Lain untuk Pembanding

Kamis, 01 Mar 2012 17:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi V DPR RI meminta produsen mobil Esemka untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan setelah sebelumnya Kementerian Perhubungan menyatakan mobil ini tidak lulus uji emisi."Masalah tidak lulus uji emisi terhadap mobil...

DPR Minta Kemenpera Tekan Bunga KPR

Senin, 13 Feb 2012 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menggariskan kebijakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk perumahan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, perbankan belum melakukan kebijakan tersebut. Padahal FLPP itu menggunakan APBN,...

Sidak Komisi V DPR ke BIL Temukan Atap Bocor di Banyak Titik

Kamis, 29 Des 2011 16:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM--Komisi V DPR yang berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, menemukan indikasi kebobrokan proyek pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL), yang berlokasi di Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,...

Kunker ke Sebatik, Rombongan Komisi V DPR Alami Kecelakaan

Kamis, 14 Apr 2011 23:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo (Fraksi PAN) membenarkan rombongan anggota komisinya yang melakukan kunjungan ke Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, mengalami musibah kecelakaan sekitar pukul...

Mandala tak Datang, Komisi V DPR Tunda Rapat Dengar Pendapat

Rabu, 19 Jan 2011 06:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Komisi V DPR RI kecewa dengan ketidakhadiran sejumlah pimpinan maskapai penerbangan dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa.Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR H...

Komisi V DPR Minta Tambahan CCTV di Jalur Mudik

Kamis, 02 Sep 2010 07:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi V DPR meminta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk menambah CCTV di jalur-jalur utama pemudik. Penambahan CCTV dikhusukan di jalur rawan kecelakaan dan kriminalitas."Kami berharap ada...

DPR Tuding UU Migas Lebih Berpihak Pada Asing

Kamis, 17 Jun 2010 03:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Proporsi pembagian gas untuk kebutuhan dalam negeri dan eskpor dinilai kalangan Anggota DPR tidak adil. Undang - Undang No 22 tahun 2001 tentang MIgas  dianggap lebih berpihak...