Sunday, 11 Jumadil Akhir 1442 / 24 January 2021

Sunday, 11 Jumadil Akhir 1442 / 24 January 2021

INDEX BERITA

MK: Putusan Sengketa Pilkada Maksimal 45 Hari

Thursday, 21 Jan 2021 23:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki waktu paling lama 45 hari kerja dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sejak perkara diregistrasi pada 18 Januari 2021. Mahkamah Konstitusi meregistrasi...

MK Butuh Rata-Rata 82 Hari Selesaikan Perkara

Thursday, 21 Jan 2021 21:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi membutuhkan rata-rata 82 hari kerja atau 122 hari kalender untuk menyelesaikan satu perkara pada 2020. "Atau, selaras atau setara 3,9 bulan per perkara," kata...

UU Ciptaker Salah Satu UU Terbanyak yang Diuji di MK

Thursday, 21 Jan 2021 17:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi UU terbanyak kedua yang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). UU yang mendapatkan banyak perhatian publik pada 2020 lalu...

Pilkada Mandailing Natal, Ini Permintaan Kuasa Hukum ke MK 

Tuesday, 19 Jan 2021 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Kisruh Pemilihan Bupati Mandailing Natal 2020 masih menunggu keputusan di Mahkamah Konstitusi.  Kuasa hukum Paslon 01 (Sukhairi-Atika), Adi Mansar, meminta mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah nomor urut 02 Dahlan-Aswin yang...

MK Registrasi 132 Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2020

Tuesday, 19 Jan 2021 10:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi meregistrasi sebanyak 132 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Perkara terdiri dari sengketa pemilihan gubernur sebanyak tujuh perkara, bupati 112 perkara dan wali kota...

MK Tolak Permohonan dari Penanam Ganja di Rumah

Friday, 15 Jan 2021 00:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diajukan penanam ganja di rumah bernama Ardian Aldiano. Ardian sebagai pemohon mendalilkan...

MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Hakim MK Sampai 70 Tahun

Thursday, 14 Jan 2021 22:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempersoalkan periode tugas hakim lembaga...

MK Tolak Gugatan Rizal Ramli Soal Presidential Threshold

Thursday, 14 Jan 2021 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan oleh Rizal Ramli agar aturan ambang batas presiden (<i>presidential threshold</i> dihapuskan. Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, Rizal Ramli tidak memiliki...

MK Tolak Gugatan RCTI, Layanan OTT tak Diatur UU Penyiaran

Thursday, 14 Jan 2021 12:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (iNews TV) terhadap Undang-Undang (UU) Penyiaran untuk seluruhnya. Majelis...

MK Jadwalkan Bacakan Putusan Gugatan RCTI pada Kamis

Tuesday, 12 Jan 2021 07:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengagendakan menggelar sidang pengucapan putusan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan PT Visi Citra Mitra Mulia (INews...

'Hanya 25 Permohonan Sengketa Pilkada Masuk Ambang Batas'

Friday, 08 Jan 2021 05:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang memenuhi syarat ambang batas 0,5 hingga 2 persen diperkirakan hanya 25 permohonan. Ada total 136 permohonan perselisihan hasil atau sengketa...

KPU Siap Taati Prokes di Sidang Sengketa Pilkada

Thursday, 07 Jan 2021 15:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan KPU daerah sudah siap mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada akhir bulan ini. KPU RI telah menginstruksikan agar KPU daerah...

Sidang Sengketa Pilkada, Polri Amankan Hakim MK

Wednesday, 06 Jan 2021 06:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang permohonan perselisihan atau sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) mulai digelar Mahkamah Konstitusi pada 26 Januari 2021 mendatang. Demi menjaga tahapan sengketa hasil Pilkada di MK...

Hasil Swab Antigen Negatif Jadi Syarat Bertamu ke MK

Saturday, 02 Jan 2021 15:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mensyaratkan setiap tamu wajib menunjukkan surat keterangan swab antigen dengan hasil negatif yang masa berlaku tiga hari. Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 ini telah berlaku...

Cegah Covid-19, Sidang Sengketa Pilkada Disarankan Daring

Saturday, 02 Jan 2021 11:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana, mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) mengutamakan persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) secara online atau dalam...

Hasil Tujuh Pemilihan Gubernur Didugat ke MK

Thursday, 31 Dec 2020 14:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebanyak tujuh permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur (pilgub) 2020 hingga hari terakhir pendaftaran pada Rabu (30/12). Dikutip dari laman resmi MK di...

MK Sudah Terima 135 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada

Sunday, 27 Dec 2020 16:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi telah menerima 135 pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) pascapengumuman hasil rekapitulasi KPU di berbagai daerah. Berdasarkan laman resmi MK, www.mkri.id, 135 permohonan...

Nasrul Abit-Indra Catri Gugat Hasil Pilgub Sumbar ke MK

Wednesday, 23 Dec 2020 20:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit-Indra Catri (NA-IC) sudah resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan NA-IC tertera...

Hasil Pilkada di 8 Daerah Papua Barat Diadukan ke MK

Tuesday, 22 Dec 2020 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di delapan daerah, Provinsi Papua Barat, diadukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "KPU di delapan daerah itu masing-masing sebagai termohon....

MK Hingga Senin Terima 114 Permohonan Perselisihan Pilkada

Tuesday, 22 Dec 2020 00:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Senin (21/12) pukul 22.00 WIB menerima sebanyak 114 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota, secara langsung...

MK Sudah Terima 82 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 

Monday, 21 Dec 2020 00:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga Ahad (20/12) sore, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima 82 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020. Dari jumlah permohonan itu paling banyak terkait pemilihan bupati...

Peserta Pilkada Mulai Ajukan Sengketa Perselisihan Hasil

Thursday, 17 Dec 2020 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon (paslon) mulai mengajukan permohonan perkara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa perselisihan hasil pemilihan disebabkan selisih perolehan suara antarpaslon yang tipis.  "Saya...

MK Terima Perbaikan Permohonan Soal Omnibus Law

Wednesday, 16 Dec 2020 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menerima perbaikan permohonan yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dkk dalam gugatan omnibus law UU Cipta Kerja. Dalam permohonan perbaikannya, para pemohon...

MK Gelar Sidang Uji Materi Gugatan KSPI

Tuesday, 24 Nov 2020 14:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Agenda sidang...

Gugatan KSPI Soal UU Cipta Kerja Disidangkan Hari Ini

Tuesday, 24 Nov 2020 12:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah organisasi serikat pekerja....

Hakim: Permohonan Pengujian UU MK Penuh Opini dan Prasangka

Friday, 20 Nov 2020 04:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menilai permohonan pengujian revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) penuh opini dan prasangka. Pengujian itu diajukan sejumlah peneliti dan dosen yang tergabung dalam...

Kemenkominfo Jelaskan Tindakan Pemutusan Akses Internet

Tuesday, 17 Nov 2020 22:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan tindakan pemutusan akses atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dianggap melanggar hukum harus dilakukan dengan cepat tanpa melalui putusan pengadilan....

UU Ciptaker yang Malang: Saran kepada Presiden dan DPR

Friday, 06 Nov 2020 10:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, IHRAM.CO.ID,-- Oleh: DR Fuad Bawazier, Mantan Menteri Keuangan. Pada tanggal 12 Oktober saya menulis opini dengan judul  “Sebaiknya UU Cipta Kerja Disahkan Ulang di DPR”. Intinya karena ada kecacatan administrasi dan ke...

Pembeli Apartemen Antasari 45 Gugat UU Kepailitan ke MK

Friday, 06 Nov 2020 07:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 20 pembeli apartemen di DKI Jakarta mengajukan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) lantaran pembangunan apartemen...

Guru Besar Unpad: Salah Tik UU Ciptaker Bisa Perkuat Gugatan

Friday, 06 Nov 2020 00:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Susi Dwi Harijanti merespons adanya kesalahan ketik pada Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia menilai, adanya kesalahan...

Peringatan Hakim MK pada Sidang Perdana Gugatan UU Ciptaker

Thursday, 05 Nov 2020 17:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah dilaksanakan, Rabu (4/11). Ada...

Hakim MK Peringatkan Penggugat UU Cipta Kerja

Wednesday, 04 Nov 2020 23:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengingatkan pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar berhati-hati dalam mencantumkan pasal yang dimohonkan untuk diuji. Dalam sidang...

Yusril: MK Bisa Batalkan UU Ciptaker 

Wednesday, 04 Nov 2020 17:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan, pemerintah dan DPR untuk berhati-hati dalam menjalani sidang uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja...

F-PKS Dukung Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK

Tuesday, 03 Nov 2020 13:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mendukung langkah masyarakat yang mengajukan judicial review omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, Presiden Joko Widodo...

KSPI Sudah Ajukan Uji Materi UU Ciptaker ke MK

Tuesday, 03 Nov 2020 13:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan...

Karyawan Swasta Gugat UU Cipta Kerja ke MK

Saturday, 17 Oct 2020 06:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan DPR, dan belum tercatat dalam lembaran negara yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terus bertambah.Dikutip...

Dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) UU MK, Haruskah Dikhawatirkan?

Wednesday, 14 Oct 2020 22:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Febrianto Adi Saputro Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah disahkan DPR pada 5 Oktober dan telah diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini. Meski para...

Pengamat Ulas Alasan Publik Ragu Uji UU Ciptaker ke MK

Wednesday, 14 Oct 2020 21:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahudin menyoroti terkait keraguan publik terhadap rencana pengujian undang-undang atau judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dirinya mencatat,...

Wapres Sarankan Penolak UU Ciptaker ke MK, Bukan Cara Gaduh

Wednesday, 14 Oct 2020 05:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyarankan berbagai kalangan yang masih keberatan dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ma'ruf berharap langkah langkah yang...

MK: Tanpa Pasal 59 Ayat (2) Putusan Tetap Final dan Mengikat

Wednesday, 14 Oct 2020 00:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan putusan pengujian undang-undang bersifat final dan mengikat sejak diucapkan sehingga harus dilaksanakan. Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar...

Jimly Jelaskan Pasal 59 Ayat (2) UU MK Sering Disalahpahami

Tuesday, 13 Oct 2020 21:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menegaskan putusan lembaga yang melakukan pengujian undang-undang itu berlaku final dan mengikat sejak dibacakan dan tidak memerlukan eksekusi. Melalui...

Perempuan di Video 'Vina Garut' Gugat UU Pornografi ke MK

Saturday, 03 Oct 2020 03:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perempuan dalam video porno di Garut mengajukan pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena merasa sebagai korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang yang...

Sidang Uji Materiil UU No 32/2002 tentang Penyiaran di MK

Thursday, 01 Oct 2020 23:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945 yang dilaksanakan secara virtual di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis...

Refly Dalilkan Ambang Batas Presiden Bertentangan Konstitusi

Tuesday, 22 Sep 2020 05:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Rizal Ramli meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan ambang batas presiden (presidential threshold) karena menghilangkan hak konstitusional sejumlah partai politik yang ingin mengusung...

Rizal Ramli dan Refly Harun Minta MK Hapus PT 20 Persen

Monday, 21 Sep 2020 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aturan ambang batas pencalonan presiden dan wapres atau presidential treshold (PT), kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Rizal Ramli dan Refly Harun sebagai pemohon meminta agar...

MK Peru Tolak Tangguhkan Pemakzulan Presiden Martin Vizcarra

Friday, 18 Sep 2020 16:47 WIB

  REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Mahkamah Konstitusi Peru menolak permintaan Presiden Martin Vizcarra untuk menangguhkan proses pemakzulannya. Menurut Hakim Marianella Ledesma, keputusan itu diambil setelah hasil pemungutan suara 5-2. Pemungutan suara itu...

Batas Usia Pensiun Pekerja Digugat ke MK

Thursday, 17 Sep 2020 07:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Mereka menilai batas usia pensiun pekerja/buruh tidak ditentukan dengan jelas. Ketua Umum SP...

Din Syamsuddin dan Amien Rais Ajukan Lagi Pengujian UU Covid

Thursday, 10 Sep 2020 22:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Din Syamsuddin, Amien Rais, Sri Edi Swasono dan sejumlah tokoh kembali mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi setelah mencabut permohonan pengujian...

Soal RUU MK, Politikus Nasdem Bantah Ada Barter Politik

Wednesday, 09 Sep 2020 08:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Taufik Basari membantah tudingan yang menhebjrrevisi Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan barter politik....

Pengesahan RUU MK Ngebut, Demokrat: Pasti Ada Kepentingan

Wednesday, 09 Sep 2020 06:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja disahkan DPR RI beberapa waktu lalu diketahui dilaksanakan dalam waktu...