REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki waktu paling lama 45 hari kerja dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sejak perkara diregistrasi pada 18 Januari 2021. Mahkamah Konstitusi meregistrasi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi membutuhkan rata-rata 82 hari kerja atau 122 hari kalender untuk menyelesaikan satu perkara pada 2020. "Atau, selaras atau setara 3,9 bulan per perkara," kata...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi UU terbanyak kedua yang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). UU yang mendapatkan banyak perhatian publik pada 2020 lalu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Kisruh Pemilihan Bupati Mandailing Natal 2020 masih menunggu keputusan di Mahkamah Konstitusi.  Kuasa hukum Paslon 01 (Sukhairi-Atika), Adi Mansar, meminta mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah nomor urut 02 Dahlan-Aswin yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi meregistrasi sebanyak 132 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Perkara terdiri dari sengketa pemilihan gubernur sebanyak tujuh perkara, bupati 112 perkara dan wali kota...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diajukan penanam ganja di rumah bernama Ardian Aldiano. Ardian sebagai pemohon mendalilkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempersoalkan periode tugas hakim lembaga...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan oleh Rizal Ramli agar aturan ambang batas presiden (<i>presidential threshold</i> dihapuskan. Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, Rizal Ramli tidak memiliki...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (iNews TV) terhadap Undang-Undang (UU) Penyiaran untuk seluruhnya. Majelis...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengagendakan menggelar sidang pengucapan putusan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan PT Visi Citra Mitra Mulia (INews...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang memenuhi syarat ambang batas 0,5 hingga 2 persen diperkirakan hanya 25 permohonan. Ada total 136 permohonan perselisihan hasil atau sengketa...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan KPU daerah sudah siap mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada akhir bulan ini. KPU RI telah menginstruksikan agar KPU daerah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang permohonan perselisihan atau sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) mulai digelar Mahkamah Konstitusi pada 26 Januari 2021 mendatang. Demi menjaga tahapan sengketa hasil Pilkada di MK...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mensyaratkan setiap tamu wajib menunjukkan surat keterangan swab antigen dengan hasil negatif yang masa berlaku tiga hari. Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 ini telah berlaku...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana, mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) mengutamakan persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) secara online atau dalam...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebanyak tujuh permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur (pilgub) 2020 hingga hari terakhir pendaftaran pada Rabu (30/12). Dikutip dari laman resmi MK di...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi telah menerima 135 pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) pascapengumuman hasil rekapitulasi KPU di berbagai daerah. Berdasarkan laman resmi MK, www.mkri.id, 135 permohonan...

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit-Indra Catri (NA-IC) sudah resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan NA-IC tertera...

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di delapan daerah, Provinsi Papua Barat, diadukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "KPU di delapan daerah itu masing-masing sebagai termohon....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Senin (21/12) pukul 22.00 WIB menerima sebanyak 114 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota, secara langsung...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga Ahad (20/12) sore, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima 82 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020. Dari jumlah permohonan itu paling banyak terkait pemilihan bupati...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon (paslon) mulai mengajukan permohonan perkara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa perselisihan hasil pemilihan disebabkan selisih perolehan suara antarpaslon yang tipis.  "Saya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menerima perbaikan permohonan yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dkk dalam gugatan omnibus law UU Cipta Kerja. Dalam permohonan perbaikannya, para pemohon...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Agenda sidang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah organisasi serikat pekerja....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menilai permohonan pengujian revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) penuh opini dan prasangka. Pengujian itu diajukan sejumlah peneliti dan dosen yang tergabung dalam...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan tindakan pemutusan akses atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dianggap melanggar hukum harus dilakukan dengan cepat tanpa melalui putusan pengadilan....

REPUBLIKA.CO.ID, IHRAM.CO.ID,-- Oleh: DR Fuad Bawazier, Mantan Menteri Keuangan. Pada tanggal 12 Oktober saya menulis opini dengan judul  “Sebaiknya UU Cipta Kerja Disahkan Ulang di DPR”. Intinya karena ada kecacatan administrasi dan ke...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 20 pembeli apartemen di DKI Jakarta mengajukan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) lantaran pembangunan apartemen...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Susi Dwi Harijanti merespons adanya kesalahan ketik pada Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia menilai, adanya kesalahan...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah dilaksanakan, Rabu (4/11). Ada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengingatkan pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar berhati-hati dalam mencantumkan pasal yang dimohonkan untuk diuji. Dalam sidang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan, pemerintah dan DPR untuk berhati-hati dalam menjalani sidang uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mendukung langkah masyarakat yang mengajukan judicial review omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, Presiden Joko Widodo...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan DPR, dan belum tercatat dalam lembaran negara yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terus bertambah.Dikutip...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Febrianto Adi Saputro Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah disahkan DPR pada 5 Oktober dan telah diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini. Meski para...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahudin menyoroti terkait keraguan publik terhadap rencana pengujian undang-undang atau judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dirinya mencatat,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyarankan berbagai kalangan yang masih keberatan dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ma'ruf berharap langkah langkah yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan putusan pengujian undang-undang bersifat final dan mengikat sejak diucapkan sehingga harus dilaksanakan. Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menegaskan putusan lembaga yang melakukan pengujian undang-undang itu berlaku final dan mengikat sejak dibacakan dan tidak memerlukan eksekusi. Melalui...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perempuan dalam video porno di Garut mengajukan pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena merasa sebagai korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945 yang dilaksanakan secara virtual di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Rizal Ramli meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan ambang batas presiden (presidential threshold) karena menghilangkan hak konstitusional sejumlah partai politik yang ingin mengusung...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aturan ambang batas pencalonan presiden dan wapres atau presidential treshold (PT), kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Rizal Ramli dan Refly Harun sebagai pemohon meminta agar...

  REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Mahkamah Konstitusi Peru menolak permintaan Presiden Martin Vizcarra untuk menangguhkan proses pemakzulannya. Menurut Hakim Marianella Ledesma, keputusan itu diambil setelah hasil pemungutan suara 5-2. Pemungutan suara itu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Mereka menilai batas usia pensiun pekerja/buruh tidak ditentukan dengan jelas. Ketua Umum SP...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Din Syamsuddin, Amien Rais, Sri Edi Swasono dan sejumlah tokoh kembali mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi setelah mencabut permohonan pengujian...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Taufik Basari membantah tudingan yang menhebjrrevisi Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan barter politik....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja disahkan DPR RI beberapa waktu lalu diketahui dilaksanakan dalam waktu...